Tekanan Politik, Fungsional dan Sosial dalam Organisasi; Sebuah Penalaran Bentuk Konstelasi

Dinamika organisasi dalam merespon berbagai perubahan sosial dapat dilatar belakangi oleh berbagai tekanan, diantaranya tekanan politik, tekanan fungsional dan tekanan sosial. Beberapa artikel membahas jenis tekanan tersebut secara terpisah (lihat contoh artikelnya pada gambar berikut). Sebelum saya memaparkan opini ini lebih mendalam, ada baiknya kita lihat sekilas tentang pengertian dan ruang lingkup jenis – jenis tekanan tersebut dari sudut pandang internal organisasi. Opini kali ini menggunakan isu kerusakan lingkungan dan respons pemerintah daerah terhadap peraturan pemerintah pusat dalam hal mengendalikan dampak kerusakan lingkungan.

 

Politik

Tekanan politis internal berkaitan dengan kepentingan kelompok – kelompok dalam organisasi, disebut sebagai tekanan karena kepentingan – kepentingan kelompok tersebut menimbulkan berbagai konflik dan benturan internal (Ball (2005) dan Oliver (1992)). Kemudian, tekanan fungsional berkaitan dengan fungsi dan kinerja setiap bagian organisasi dalam melaksanakan praktik dan prosedur organisasi. Pelaksanaan praktik dan prosedur juga dapat menimbulkan konflik internal karena setiap bagian dalam organisasi memiliki tugas pokok dan standar kinerja masing – masing. Sehingga tugas pengelolaan lingkungan menjadi hal yang cenderung ditolak  oleh bagian atau departemen dalam organisasi karena dianggap tidak berhubungan dengan kompetensi mereka. Sementara tekanan sosial merupakan kecenderungan anggota organisasi untuk memiliki preferensi yang sama dan membentuk kelompok – kelompok. Kecenderungan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti proses pemilihan CEO baru (menyebabkan terbentuknya kelompok yang mendukung CEO baru dan yang tidak mendukung); proses restrukturisasi organisasi (menyebabkan terbentuknya kelompok – kelompok sosial berdasarkan kesamaan struktur). Para anggota organisasi yang telah memperoleh pemahaman melalui berbagai pelatihan tentang pengelolaan lingkungan juga akan membentuk sebuah kelompok sosial dalam organisasi internal. Kelompok ini terbentuk karena mereka memiliki kesamaan persepsi, pemahaman dan keahlian dalam pengelolaan dampak lingkungan.

Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, “apakah jenis tekanan tersebut (politik, fungsional dan sosial) dapat membentuk sebuah hkonstelasi?”

Dengan kata lain, “apakah ada tekanan yang lebih dominan dari tiga jenis tekanan tersebut?”

Jika demikian, “mengapa memahami konstelasi (urutan) sumber tekanan, khususnya dalam konteks pengelolaan lingkungan, begitu penting bagi organisasi?”

Jawaban sementara yang dapat saya berikan adalah agar organisasi mengetahui dari mana harus mengawali sebuah respon dan memulai suatu perubahan internal. Dan jangan lupa, berada di bawah tekanan (apapun jenisnya) membuat organisasi panik, kehilangan arah dan seolah – olah buta tentang cara merespon sebuah tekanan secara elegan. Artinya, dengan memahami konstelasi tekanan tersebut maka organisasi dapat melaksanakan pengambilan keputusan secara efektif dan efisien, sehingga tidak mengganggu kinerja pokok mereka.

Dari pengertian tekanan politik, tekanan fungsional dan tekanan sosial di atas sebenarnya jelas tergambar bahwa tekanan politik adalah pemicu utama dalam sebuah reaksi. Politik berhubungan dengan kepentingan dalam konteks sistem pemerintahan negara. Kemudian kepentingan negara tersebut akan diturunkan dalam bentuk undang – undang dan peraturan. Kesuksesan pemerintah pada tingkat nasional dalam menekan tingkat kerusakan lingkungan tidak lepas dari dukungan dan partisipasi pemerintah daerah (Mercer and Jotkowitz, 2000; Lewis, 2000). Oleh sebab itu pada tingkat pemerintah daerah, peraturan lingkungan dapat menimbulkan tekanan politik apabila tidak disertai dengan didukung  oleh anggaran yang sesuai. Jika tidak mendapat dukungan dana, maka operasionalisasi peraturan lingkungan akan menimbulkan konflik yang dilatarbelakangi oleh keinginan masing – masing kelompok dalam organisasi untuk mendukung kepentingan dan tujuan nasional. Misalnya, bagian lingkungan hidup ditingkat daerah akan meminta dukungan dari pemimpin daerah, termasuk dukungan dana, untuk berpartisipasi dalam mendukung program nasional mengurangi tingkat kerusakan lingkungan hidup. Dilain pihak, jika pemimpin daerah tidak mendukung dengan opini bahwa pemerintah daerah harus mendukung penghematan penggunaan anggaran belanja negara, maka hal ini akan menimbulkan konflik dengan muatan politik (konflik dengan konten yang sama – sama berhubungan dengan kepentingan  negara ). Pada akhirnya, tekanan politik seperti inilah yang kemudian akan turun menjadi tekanan fungsional.

Tekanan fungsional muncul ketika bagian lingkungan hidup (yang tidak mendapat dukungan tersebut) tidak mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan dampak lingkungan. Absennya kegiatan – kegiatan lingkungan akan membuat performa dan kinerja bagian lingkungan menjadi tidak bagus. Tentu hal ini sangat tidak diinginkan. Oleh sebab itu tekanan fungsional menjadi motif yang mendorong bagian lingkungan hidup dalam berusaha merealisasikan agenda dan kegiatan lingkungan sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan pemerintah (Gray et al, 1996). Implementasi pengelolaan dampak lingkungan dapat dengan mudah dilaksanakan oleh anggota – anggota organisasi yang telah memahami tentang seluk beluk lingkungan. Kesamaan pemahaman tentang manfaat dan resiko lingkungan pada anggota organisasi akan mendorong terciptanya kelompok sosial yang mendukung aksi peduli terhadap kerusakan lingkungan. Akhirnya, ketika kegiatan lingkungan tidak dapat direalisasikan dan diwujudkan, maka hal tersebut akan menciptakan konflik pemahaman antara kelompok yang mendukung pengelolaan lingkungan dengan yang tidak mendukung.

Kesimpulan dari penjelasan saya di atas adalah bahwa dalam merespon suatu tekanan eksternal, dibutuhkan kesadaran dalam memahami dari aspek mana suatu respon harus di awali. Dalam konteks tekanan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, saya berpendapat bahwa respon harus diawali dari aspek politik pemerintah daerah, politik sebagai konstelasi pertama. Dengan kata lain, dukungan dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan sebagai daya dorong positif terhadap perubahan organisasi yang dimanifestasikan melalui peraturan daerah. Dukungan politik tersebut kemudian akan menjadi dasar pelaksanaan operasionalisasi kegiatan lingkungan. Dukungan politik juga mempermudah suatu bagian atau departemen di pemerintahan daerah melaksanakan fungsinya secara efektif.

Dukungan politik saja tidak cukup untuk mendorong terjadinya perubahan organisasi. Peran fungsional dalam mempercepat perubahan pemahaman, sudut pandang dan pola pikir anggota organisasi sangat berperan penting. Kegiatan kampanye tentang pengendalian dampak lingkungan, pendidikan dan pelatihan kepada anggota organisasi dan masyarakat daerah menjadi tugas bagian lingkungan hidup. Oleh sebab itu, aspek fungsional berada pada konstelasi kedua setelah dukungan politik. Selanjutnya, pemahaman lingkungan (menduduki konstelasi ketiga) akan membentuk komunitas – komunitas sosial yang bergerak mendukung mewujudkan kota ramah lingkungan (green city).

Singkatnya, jenis tekanan yang sering dihadapi oleh organisasi (dalam opini ini adalah pemerintah daerah) dapat dibingkai menjadi suatu bentuk konstelasi yaitu politik, fungsional dan sosial. Konstelasi ini diturunkan dari sudut pandang institusional perspektif. Oleh sebab itu pengambilan keputusan organisasi akan lebih efektif dan efisien jika dilakukan berdasarkan pola konstelasi ini.

Demikianlah opini pribadi saya kali ini. Sumbang saran sangat diharapkan untuk memperluas wawasan kita. Terimakasih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *