Review artikel #5, Perubahan Organisasi dan Akuntansi Lingkungan pada Pemerintah Daerah di Inggris (UK)

 

Halo rekan, masih ingat review artikel yang saya share beberapa waktu yang lalu tentang paradoks laporan kinerja pada organisasi pemerintah? ketika mereview artikel tersebut saya masih penasaran tentang dualisme antara keinginan berubah dan keinginan untuk mempertahankan status quo.

Hingga saat ini, Saya masih mencari justifikasi tentang, jika sebuah organisasi diwajibkan oleh peraturan pemerintah untuk melaksanakan suatu agenda baru yang berbeda dengan tujuan dan nilai organisasi saat itu, apakah organisasi tersebut akan benar – benar melaksanakan peraturan pemerintah itu? Misalnya, pemerintah mewajibkan korporasi (tujuannya memperoleh profit dan bukan menjaga lingkungan) agar lebih memperhatikan dampak lingkungannya, sehingga korporasi tersebut diwajibkan melaksanakan kegiatan dan agenda lingkungan untuk mengendalikan dampak lingkungan mereka. Dalam kondisi seperti itu, apakah organisasi benar – benar akan melaksanakan hal tersebut secara serius? Jika organisasi serius, maka dapat dikatakan mereka telah “berubah” (change) karena diasumsikan bahwa peraturan pemerintah tersebut hadir karena adanya ke-kurang pedulian organisasi terhadap pengendalian dampak lingkungannya. Sebaliknya, jika organisasi tidak serius, maka organisasi dianggap tidak berubah (atau berubah hanya untuk tujuan pencitraan dan legitimasi). Bagaimana cara membedakan dua perilaku organisasi di atas (“berubah” atau “pura – pura berubah)? Jika rekan – rekan membutuhkan bacaan yang dapat memperkaya referensi tentang hal di atas (seperti yang saya alami saat ini), maka artikel yang akan saya ulas berikut ini dapat menjadi pilihan salah satunya (artikel ini dapat di download pada link yang saya sediakan).

Judul Asli Artikel : Environmental Accounting and Change in UK Local Government

Penulis : Amanda Ball, 2005

Dowload artikel


Hal yang unik dari artikel tulisan Ball (2005) ini adalah latar situs penelitian dilakukan pada institusi pemerintah (tepatnya sebuah pemerintahan daerah di Inggris). Berbeda dengan korporasi yang dapat mengatur sendiri anggaran kegiatan mereka (untuk tujuan memperoleh profit), kondisi keuangan institusi pemerintah (daerah) ditentukan dan disetujui oleh pemerintah pusat. Sehingga sangat sulit bagi pemerintah daerah, dalam konteks artikel ini, untuk mengembangkan kegiatan inovatif dalam merespon permintaan pemerintah pusat tentang sustainability development (yang diceritakan oleh Ball terdapat banyaknya peraturan dan himbauan pusat tentang lingkungan). Hal lain yang menjadi tantang pemerintah daerah ini adalah peraturan yang berasal dari pusat tidak saling bersinergi, sehingga sulit bagi pemerintah daerah untuk berimprovisasi dan melakukan perubahan sesuai dengan demand dari pemerintah pusat.

Dalam menjelaskan fenomena tersebut, Artikel ini menggunakan model perubahan Change/Appropriation yang digagas oleh Larrinaga-Gonzalez dan Bebbington (2001) (LG-B), kemudian mengombinasikannya dengan model oliver (1992) untuk melengkapi analisis perubahan dengan sumber tekanan yang menjadi pemicu perubahan pada organsisasi. Tentunya rekan – rekan sudah pernah membaca tentang model perubahan organisasi dan isomorphism milik Dimaggio and Powell (1991). Model ini juga menjelaskan bagaimana organisasi bereaksi terhadap tekanan eksternal dan konsep yang paling menonjol dari model isomorphism ini adalah decoupling. Sementara artikel ini (yang ditulis oleh Ball, 2005) menggunakan model perubahan organisasi Change and Appropriation milik LG-B (2001).

Sekilas tentang model Change and Appropriation milik LG-B (2001). Sesuai dengan namanya, model ini mengelompokkan respon organisasi kedalam dua kelompok (yaitu Change dan Appropriation). Organisasi akan mengalami change apabila terjadi perubahan substantive pada diri organisasi tersebut. Ketika terjadi perubahan subtantive dalam organisasi maka disana terlihat peran akuntansi lingkungan menjadi bagian yang mendorong dan memobilisasi perubahan tersebut. Perubahan substantive inilah yang dijelaskan secara panjang lebar dalam badan artikel. Apa itu perubahan substantive? Ball menjelaskan bahwa perubahan substantive adalah perubahan yang sebenarnya (bukan untuk tujuan pencitraan atau formalitas). Jeniusnya, Ball dalam artikel ini menggunakan alat bantu (sebagaimana yang disarankan oleh LG-B) yang dapat mengontraskan respon organisasi terhadap tekanan eksternal untuk secara jelas memahami apakah benar – benar sebuah organisasi telah berubah atau tidak. Ibaratnya, jika ingin melihat uban (rambut putih) secara jelas, dapat menggunakan alas berwarna hitam (warna yang kontras dengan putih).

Kemudian, organisasi akan mengalami institusional appropriation (mirip decouplingnya Dimaggio and Powell), yaitu organisasi sebenarnya tidak berubah, hanya pura – pura berubah, berusaha mencocok – cocokkan kegiatan lain dengan agenda lingkungan, yang terlihat dari permainan perencanaan aktivitas / agenda lingkungan. Pemilihan aktifitas inilah yang dijelaskan dalam badan artikel. Ketika perusahaan hanya berpura – pura berubah, peran akuntansi lingkungan tidak terlalu signifikan dalam hal tersebut. Kenapa? Karena ketika mereka diminta untuk melaksanakan agenda lingkungan, mereka tidak membutuhkan analisis akuntansi lingkungan untuk merencanakan kegiatan lingkungan yang bermutu. Melainkan organisasi hanya mencari kegiatan lain yang dapat mereka sambung – sambungkan, dan mereka cocokkan dengan isu lingkungan.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa LG-B melengkapi modelnya dengan sebuah pendekatan untuk menjelaskan dan mendeteksi apakah sebuah agenda lingkungan yang dipilih benar – benar memperlihatkan substantive change, atau hanya appropriation. Pendekatan yang digunakan disebut “evaluatory approach” yaitu pendekatan dengan mengkontraskan antara perubahan substantive dan appropriation. Deskripsi tentang respon organisasi dengan pendekatan evaluatory approach (perubahan dalam latar yang kontras) juga dijelaskan dalam badan artikel.

Menurut saya, penulis artikel ini (yaitu Ball, 2005) lebih memilih model Change and Appropriation karena unsur perubahan substantive yang terlihat benar terjadi pada pemerintah daerah, khususnya pada bagian Sustainability Development Unit. Sementara appropriation, atau perubahan yang tidak sepenuhnya, juga terjadi pada bagian – bagian atau unit lain pada pemerintah daerah tersebut. Saya melihat bahwa hal yang menjadi keunggulan model Change and Appropriation milik LG-B ini adalah adanya evaluatory approach, yang menjadi sejenis alat konfirmasi penulis artikel untuk menegaskan hasil pengamatannya bahwa “benar telah terjadi perubahan” atau sebaliknya.
Dalam konteks artikel ini, Apakah Sustainability Development Unit pada pemerintah daerah benar – benar berubah secara substantive? Mudah saja, Ball mendeteksinya pada saat Sustainability Development Unit mendapat tekanan negatif berupa pemotongan anggaran kegiatan lingkungan mereka. Artinya, pemerintah daerah tidak memprioritaskan pengembangan kegiatan lingkungan dengan alasan kegiatan tersebut tidak efisien dan anggaran mereka sangat terbatas. Ketika perubahan substantive terjadi (pada saat pemimpin daerah memberi tekanan negatif), namun Sustainability Development Unit tetap mengupayakan pendanaan (dari sektor privat) untuk menyukseskan tercapainya agenda sustainability daerah dan menyebarkan virus Sustainability Development ke bagian – bagian dan unit lainnya dalam lingkungan pemerintah daerah. Disinilah akuntansi lingkungan mulai berkembang. Sustainability Development Unit, untuk memperoleh dana dari sektor privat, melibatkan para akuntan untuk menganalisis biaya dan potensi profit yang dapat diperoleh apabila kegiatan pengelolaan lingkungan daerah dapat dijual kepada publik dan masyarakat. Deskripsi ini memperlihatkan bagaimana evaluatory approach digunakan untuk menjelaskan respon positive bagian Sustainability Development unit pemerintah daerah terhadap peraturan agenda lingkungan dari pusat pada saat tidak memperoleh dukungan (tekanan negatif) dari pemimpin daerah sendiri.

Disamping metode analisisnya yang unik, artikel ini juga menceritakan fakta bahwa di Inggris (UK) sekalipun, setiap departemen di pemerintah pusat memiliki peraturan yang tidak saling bersinergi. Pada saat departemen lingkungan hidup dari pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan agenda lingkungan, departemen keuangan dari pusat justru memotong anggaran daerah. Benturan kepentingan antar departemen pada pemerintah pusat inilah yang disorot oleh artikel ini sebagai pemicu berkembangnya akuntansi lingkungan pada situs penelitian tersebut, yaitu dorongan memperoleh pendanaan untuk kegiatan yang tidak didanai oleh anggaran dari pusat. Sehingga strategi daerah dalam mengakomodasi perbedaan kepentingan pemerintah pusat adalah dengan melakukan penyesuaian atau appropriation kegiatan lingkungan (berdasarkan anggaran yang tersedia).

Demikian review artikel dengan judul Environmental Accounting and Change in UK Local Government. Jika bermanfaat, silahkan dishare kepada rekan lainnya yang membutuhkan. Terimakasih…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *