Review artikel #5, Perubahan Organisasi dan Akuntansi Lingkungan pada Pemerintah Daerah di Inggris (UK)

 

Halo rekan, masih ingat review artikel yang saya share beberapa waktu yang lalu tentang paradoks laporan kinerja pada organisasi pemerintah? ketika mereview artikel tersebut saya masih penasaran tentang dualisme antara keinginan berubah dan keinginan untuk mempertahankan status quo.

Hingga saat ini, Saya masih mencari justifikasi tentang, jika sebuah organisasi diwajibkan oleh peraturan pemerintah untuk melaksanakan suatu agenda baru yang berbeda dengan tujuan dan nilai organisasi saat itu, apakah organisasi tersebut akan benar – benar melaksanakan peraturan pemerintah itu? Misalnya, pemerintah mewajibkan korporasi (tujuannya memperoleh profit dan bukan menjaga lingkungan) agar lebih memperhatikan dampak lingkungannya, sehingga korporasi tersebut diwajibkan melaksanakan kegiatan dan agenda lingkungan untuk mengendalikan dampak lingkungan mereka. Dalam kondisi seperti itu, apakah organisasi benar – benar akan melaksanakan hal tersebut secara serius? Jika organisasi serius, maka dapat dikatakan mereka telah “berubah” (change) karena diasumsikan bahwa peraturan pemerintah tersebut hadir karena adanya ke-kurang pedulian organisasi terhadap pengendalian dampak lingkungannya. Sebaliknya, jika organisasi tidak serius, maka organisasi dianggap tidak berubah (atau berubah hanya untuk tujuan pencitraan dan legitimasi). Bagaimana cara membedakan dua perilaku organisasi di atas (“berubah” atau “pura – pura berubah)? Jika rekan – rekan membutuhkan bacaan yang dapat memperkaya referensi tentang hal di atas (seperti yang saya alami saat ini), maka artikel yang akan saya ulas berikut ini dapat menjadi pilihan salah satunya (artikel ini dapat di download pada link yang saya sediakan).

Continue reading “Review artikel #5, Perubahan Organisasi dan Akuntansi Lingkungan pada Pemerintah Daerah di Inggris (UK)”